SULBAR, Beritabenua - Proses kaderisasi dan integritas calon pemimpin menjadi sorotan dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Barat.
Hal itu disampaikan Bendahara Umum BPC HIPMI Mamuju Tengah, Ghiri, menegaskan bahwa HIPMI adalah organisasi kader, sehingga pemimpinnya haruslah sosok yang telah melalui proses kaderisasi dan benar-benar seorang pengusaha.
"HIPMI bukan tempat untuk anak siapa pun. Ini adalah organisasi kader. Yang layak memimpin HIPMI Sulbar adalah mereka yang berproses dan real pengusaha." Ujar Ghiri dalam keterangannya pada (17/7/2025).
Ia mencontohkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, yang juga mantan Ketua Umum BPP HIPMI. Menurutnya, Bahlil adalah sosok yang sukses karena kerja keras dari nol dan mengikuti jalur kaderisasi secara utuh di HIPMI.
Ghiri menambahkan bahwa HIPMI Sulbar membutuhkan pemimpin yang mampu menciptakan peluang usaha baru yang tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita butuh pemimpin yang benar-benar pengusaha. Yang mampu menciptakan bisnis-bisnis mandiri dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target Presiden." Tegasnya.
Lebih lanjut, Ghiri juga menyoroti jalannya proses Musda VI yang menurutnya harus berlangsung adil dan transparan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum pernah melihat berkas pencalonan dari kandidat lain.
"Kami berharap tahapan Musda VI berjalan fair tanpa ada yang dirugikan. Sampai detik ini, berkas kandidat sebelah belum pernah kami lihat. Surat aduan kami pun belum mendapat respon." Keluhnya.
Ghiri juga mempertanyakan kebijakan BPD HIPMI Sulbar yang melakukan asistensi di sebuah restoran kawasan Senopati, Jakarta. Ia menilai langkah ini tidak lazim karena 37 BPD HIPMI lainnya di Indonesia melakukan asistensi langsung di Kantor BPP HIPMI di Bidakara.
"Hanya BPD HIPMI Sulbar yang melakukan asistensi di restoran. Ini tidak lazim dan patut dipertanyakan." Tutupnya.
.jpeg)
