Biaya Hidup Bukan Soal Gaya Hidup

Oleh: Meutya Ramdhani Zalsabil / Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Selasa pagi, 20 Oktober, aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa di Patung Selamat Datang, Bundaran HI. Aksi itu bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak lama kemudian, unggahan seorang selebgram menjadi viral. Intinya, la bergaya hidup tinggi karena bekerja keras, bukan karena ikut menyebarkan spanduk penurunan biaya hidup. Unggahan itu dikritik karena dinilai tidak peka terhadap persoalan ekonomi masyarakat. Dari sini muncul pertanyaan yang ramai diperdebatkan: biaya hidup yang mencekik itu salah siapa? (pnn) (jawapos)

Saya berpendapat tanggung jawab utamanya ada pada pemerintah. Biaya hidup adalah hasil kebijakan, bukan hasil selera.

Pertama, harga dan penghasilan tidak ditentukan individu.

Seorang pekerja tidak bisa menawar harga beras atau ongkos transportasi, dan tidak bisa menaikkan upahnya sendiri. Semua itu bergantung pada kebijakan pangan, subsidi, pengupahan, dan lapangan kerja. Jika penghasilan tetap sementara harga naik, sehemat apa pun seseorang, ada batas yang tidak bisa ditembus.

Kedua, krisis iklim menambah beban lewat jalan yang tidak bisa dipilih rakyat.

Greenpeace mengutip riset bahwa dampak iklim paling terasa pada pola konsumsi dan biaya pangan serta penurunan pendapatan, terutama bagi kelas pekerja, petani, dan nelayan. Petani tidak memili terkena kekeringan, dan pengemudi ojek online tidak memilih menerobos kabut asap demi dapur tetap mengepul. Mencegah kebakaran hutan adalah wewenang negara. (mongabay)

Ketiga, bantuan pemerintah patut diakui, tetapi belum menyentuh akar masalah.

Pemerintah menyiapkan paket stimulus semester I| 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat. Langkah ini jelas membantu rumah tangga yang rentan, dan pemerintah juga menyatakan isu ini menjadi perhatian presiden. Namun bantuan semacam ini meredam, bukan menyembuhkan.

Selama upah, harga pangan, dan pencegahan bencana belum membaik secara struktural, bantuan hanya menunda masalah yang sama datang lagi. (antaranews)

Keempat, kritik adalah hak, bukan serangan.

Pemerintah sendiri menyatakan menghormati aksi Greenpeace sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.

Karena itu, yang pantas diperdebatkan adalah isi kritiknya, bukan siapa yang menyuarakannya atau seberapa mewah gaya hidup pendukungnya. (antaranews)

Memang, gaya hidup adalah pilihan pribadi, dan literasi keuangan penting bagi siapa pun. Sebagian rumah tangga bisa saja mengelola pengeluaran lebih baik. Tetapi saran hemat tidak bisa dijadikan jawaban atas persoalan harga yang tidak bisa dikendalikan warga. Menyuruh rakyat menurunkan gaya hidup saat harga tak terkendali sama dengan menyuruh orang menghemat air ketika pipa induknya bocor.

Maka pertanyaan "siapa yang salah" lebih berguna jika diganti dengan "siapa yang berkewajiban memperbaiki". Rakyat bisa bijak mengatur pengeluaran, tetapi hanya pemerintah yang bisa menjaga harga pangan, membuka lapangan kerja, dan menahan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi baru bermakna jika terasa di meja makan.