MAMUJU, Beritabenua - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Reformasi Aparatur (AMPERA) menyoroti proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai tidak transparan dan sarat nepotisme.
Ketua Ampera, Angriawan, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meninjau kembali keputusan Panitia Seleksi (Pansel) terkait penentuan tiga besar calon Sekda Sulbar.
"Kami menilai Pansel tidak transparan dalam pemberian penilaian di berbagai tahapan seleksi." Ujar Angriawan dalam keterangannya.
Menurutnya, Sulbar membutuhkan reformasi birokrasi yang benar-benar mengedepankan kualitas dan objektivitas dalam penilaian, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu.
Ia mengungkapkan adanya dugaan bahwa proses seleksi ini sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan, kata Angriawan, terdapat indikasi nepotisme karena salah satu kandidat Sekda diduga telah menghubungi beberapa calon anggota Pansel sebelum tahapan seleksi dimulai.
"Kami juga meminta agar Pansel membuka hasil seluruh tahapan tes. Kami menilai ada kejanggalan, baik saat asesmen di BKAN Jakarta, wawancara, maupun pemaparan visi misi." Tegasnya.
Angriawan menambahkan, berdasarkan informasi yang beredar, ada kandidat yang dinilai kurang memahami fungsi digitalisasi serta peran strategis sebagai Sekda.
"Kasihan Sulawesi Barat jika pada tahap seleksi saja sudah terjadi indikasi nepotisme. Ini menyangkut masa depan Sulbar melalui ASN di tingkat provinsi." Pungkasnya.
.jpeg)