SINJAI, Beritabenua--Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai merilis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran tahun 2019 hingga 2023. Laporan tersebut menunjukkan sejumlah tren yang patut diperhatikan, terutama struktur ekonomi yang perlu keberlanjutan.
Kepala BPS Kabupaten Sinjai menyebut komponen konsumsi rumah tangga, tetap menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi 54,38 persen pada tahun 2023, meningkat tipis dari tahun sebelumnya. Namun, dominasi konsumsi ini menunjukkan ketergantungan ekonomi Sinjai pada belanja masyarakat, bukan pada ekspansi produksi atau perdagangan antarwilayah.
“Kinerja Ekspor bersih yang konsisten negatif selama lima tahun terakhir, dengan nilai terendah pada tahun 2020, yakni -9,55 persen dan masih di -3,36% pada tahun terakhir,” kata Syamsuddin, Selasa 6/5/2025.
Mantan Kepala BPS Kotamobagu itu menjelaskan bahwa Sinjai terus mengalami defisit perdagangan regional, dimana nilai impor barang dan jasa dari luar daerah lebih besar dibanding ekspornya. Hal ini berpotensi melemahkan posisi daya saing daerah dalam jangka panjang.
“Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto, yang menggambarkan investasi fisik seperti pembangunan infrastruktur, justru menurun sejak puncaknya di tahun 2020, yaitu 42,78% menjadi 38,62% di tahun 2023,” ucapnya.
Padahal menurut Syamsuddin, investasi ini merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penurunan ini patut dievaluasi lebih lanjut, apakah karena hambatan regulasi, pembiayaan atau rendahnya minat investasi dari sektor swasta.
Data BPS juga menunjukkan pengeluaran konsumsi pemerintah menurun dari 10,74% pada 2019 menjadi hanya 9,11% di tahun 2023. Ini bisa mengindikasi pengurangan peran fiskal pemerintah daerah dalam menstimulasi ekonomi, atau justru menandakan efisiensi yang perlu ditelusuri efektivitasnya.
Yang sama pentingnya, lanjut Syamsuddin, komponen Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan perubahan inventori masing-masing berkontribusi sangat kecil dan stagnan. Peran LNPRT yang cenderung diabaikan berpotensi menutup peluang untuk penguatan sektor sosial dan komunitas dalam pembangunan ekonomi inklusif.
Melihat tren ini, Kepala BPS Sinjai menyarankan perlunya strategi jangka panjang yang lebih seimbang.
“Perlu didorong penguatan sektor produksi dan peningkatan kapasitas ekspor daerah. Tidak cukup hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga,” tutup Syamsuddin.
