OPINI, Beritabenua- Rencana pembangunan tambang emas di Kabupaten Sinjai telah memicu gelombang protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Bukan tanpa alasan, bayangan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap mata pencaharian telah menyatukan masyarakat dalam satu tekad menolak tambang emas tersebut.
Namun, lebih dari sekadar perbedaan pendapat, isu ini berpotensi memicu konflik sosial yang kompleks dan berkelanjutan.
Konflik pertama yang mungkin muncul adalah perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri. Adanya kelompok yang pro dan kontra terhadap adanya tambang emas di Sinjai akan menciptakan polarisasi sosial.
Kelompok pro-tambang mungkin tergiur oleh janji-janji ekonomi yang semu, seperti lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Namun, kelompok kontra-tambang, yang lebih mementingkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian, akan berjuang keras untuk mempertahankan hak-hak mereka dan lingkungan hidup mereka.
Perbedaan kepentingan ini dapat memicu perselisihan, bahkan pertikaian, di antara warga masyarakat di Kabupaten Sinjai.
Janji-janji ekonomi, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah seringkali menjadi daya tarik semu bagi kelompok yang mendukung pembangunan tambang. Mereka melihatnya sebagai solusi cepat untuk masalah ekonomi, mengabaikan potensi kerusakan jangka panjang yang mengancam kesejahteraan mereka sendiri.
Namun, di sisi lain, kelompok yang menolak tambang berpegang teguh pada prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian. Bagi mereka, ancaman terhadap lingkungan dan sumber penghidupan adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi keuntungan ekonomi sesaat.
Perbedaan mendasar ini, antara keuntungan ekonomi jangka pendek dan kelestarian lingkungan jangka panjang akan menjadi sumber potensi konflik yang serius.
Selain dari perselisihan antar masyarakat, ada juga kemungkinan terjadi konflik antara warga dan perusahaan tambang.
Perebutan lahan dan air bersih, sumber daya yang vital untuk kehidupan sehari-hari, kemungkinan akan menjadi akar permasalahan utama.
Bayangkan, misalnya, mata pencaharian petani yang selama bergenerasi mengandalkan sawah di dekat lokasi tambang tiba-tiba terancam karena pencemaran air sungai yang menjadi sumber irigasi.
Lebih jauh lagi, konflik ini seringkali diwarnai ketidakadilan. Proses pembebasan lahan seringkali tidak transparan dan tidak memberikan kompensasi yang layak bagi warga.
Misalnya, harga ganti rugi yang ditawarkan jauh di bawah nilai jual lahan yang sebenarnya, atau bahkan warga hanya menerima ganti rugi untuk lahan saja tanpa memperhitungkan kerugian atas kehilangan hasil panen dan mata pencaharian mereka.
Pada akhirnya, penolakan terhadap tambang emas di Kabupaten Sinjai bukanlah sekadar penolakan terhadap proyek pertambangan, melainkan juga sebuah perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan masyarakat, melindungi lingkungan hidup, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Sebagai kesimpulan, kemungkinan konflik sosial yang berpotensi terjadi akibat dari rencana tambang emas di Kabupaten Sinjai harus diantisipasi dan diselesaikan dengan bijak, agar pembangunan di Sinjai tetap berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial tanpa tambang emas.
Penulis: Si Pacul
*Tulisan tersebut merupakan tanggung jawab penuh penulis.
