SULBAR, Beritabenua - Komite Mahasiswa Peduli Pendidikan (Komped) Sulbar menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai bentuk protes atas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan program beasiswa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kamis (4/7/2025),
Dalam orasinya, para demonstran menilai pengelolaan dana beasiswa yang dialokasikan untuk jenjang Diploma, Strata 1, Magister, hingga Doktor tersebut sarat dengan penyimpangan.
Kejari Sinjai Musnahkan Barang Bukti 48 Perkara, Sabu hingga 839 Butir Trihexyphenidyl
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
Jalan Rusak di Wajo Jadi Sorotan, Eks Sekjen DEMA UINAM: Masyarakat Butuh Jalan, Bukan Polemik
Xiao huli • 3 hari lalu
Berita Terkini
Menurut Komped, dari alokasi kuota beasiswa sebanyak 1.000 orang, terdapat dugaan kuat bahwa penyaluran tidak tepat sasaran dan terkesan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Kami menduga adanya tindakan KKN karena kurangnya transparansi publik dalam penyaluran beasiswa. Masyarakat dan mahasiswa di Sulawesi Barat belum mampu mengakses secara terbuka data penerima beasiswa." Jelas Muh Fiqra Haykal selaku ketua Komped Sulbar.
Gubernur Lepas Angkatan Pertama SMA Unggul Garuda, Titip Harumkan Nama Daerah
Xiao huli • 4 hari lalu
Berita Terkini
Dishut Kaltara Tegaskan Pengadaan Motor Operasional KPH Malinau Berjalan Sesuai Ketentuan
Xiao huli • 4 hari lalu
Berita Terkini
Hal ini memunculkan dugaan bahwa beasiswa tersebut hanya diberikan kepada kerabat para pejabat di lingkaran Pemprov Sulbar.
Komped mengaku telah melakukan kajian bersama sejumlah mahasiswa dan menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran beasiswa tersebut.
"Kami berharap Gubernur Sulawesi Barat segera mengambil langkah tegas demi memastikan program beasiswa berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi." Ungkapnya.
Mereka juga menekankan pentingnya membuka akses data penerima beasiswa secara publik agar dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
Olehnya itu, Komped menyampaikan beberapa poin tuntutan. Pengelolaan program beasiswa Pemprov Sulbar dinilai tidak transparan dan diduga kuat hanya diperuntukkan bagi kerabat pejabat di lingkaran Pemprov Sulbar.
Mendesak Gubernur Sulawesi Barat untuk melakukan evaluasi total terhadap Biro Kesra Pemprov Sulbar. Menuntut agar Kepala Biro dan Kepala Bagian Kesra Pemprov Sulbar segera dicopot dari jabatannya karena diduga kuat sebagai aktor utama dalam skandal beasiswa tersebut.





