SULBAR, Beritabenua - Komite Mahasiswa Peduli Pendidikan (Komped) Sulbar menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) sebagai bentuk protes atas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan program beasiswa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, khususnya Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kamis (4/7/2025),
Dalam orasinya, para demonstran menilai pengelolaan dana beasiswa yang dialokasikan untuk jenjang Diploma, Strata 1, Magister, hingga Doktor tersebut sarat dengan penyimpangan.
Bapenda Makassar Perkuat Kolaborasi Antardaerah Tingkatkan Tata Kelola Perpajakan
NURrr Aminn • 2 hari lalu
Berita Terkini
KKN UNHAS Demonstrasikan Pembuatan Alat Tebar Pupuk Sederhana bagi Petani Desa Nipa-Nipa
Arrang Saz • sekitar 6 jam lalu
Berita Terkini
Menurut Komped, dari alokasi kuota beasiswa sebanyak 1.000 orang, terdapat dugaan kuat bahwa penyaluran tidak tepat sasaran dan terkesan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Kami menduga adanya tindakan KKN karena kurangnya transparansi publik dalam penyaluran beasiswa. Masyarakat dan mahasiswa di Sulawesi Barat belum mampu mengakses secara terbuka data penerima beasiswa." Jelas Muh Fiqra Haykal selaku ketua Komped Sulbar.
Bermodal Rekaman CCTV, Tim Resmob Polres Sinjai Ringkus Lima Terduga Pelaku Pelemparan Pos Satpol PP
Arrang Saz • sekitar 7 jam lalu
Berita Terkini
GSMM Kritik Keras Pemerintah Pusat, Sebut Negara Gagal Menjamin Kesejahteraan Rakyat
BeritaBenua.com • sekitar 24 jam lalu
Berita Terkini
Hal ini memunculkan dugaan bahwa beasiswa tersebut hanya diberikan kepada kerabat para pejabat di lingkaran Pemprov Sulbar.
Komped mengaku telah melakukan kajian bersama sejumlah mahasiswa dan menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran beasiswa tersebut.
"Kami berharap Gubernur Sulawesi Barat segera mengambil langkah tegas demi memastikan program beasiswa berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi." Ungkapnya.
Mereka juga menekankan pentingnya membuka akses data penerima beasiswa secara publik agar dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
Olehnya itu, Komped menyampaikan beberapa poin tuntutan. Pengelolaan program beasiswa Pemprov Sulbar dinilai tidak transparan dan diduga kuat hanya diperuntukkan bagi kerabat pejabat di lingkaran Pemprov Sulbar.
Mendesak Gubernur Sulawesi Barat untuk melakukan evaluasi total terhadap Biro Kesra Pemprov Sulbar. Menuntut agar Kepala Biro dan Kepala Bagian Kesra Pemprov Sulbar segera dicopot dari jabatannya karena diduga kuat sebagai aktor utama dalam skandal beasiswa tersebut.





