“HMI MPO: DPRD & Bupati Sinjai Tutup Mata, Beri Panggung Kapolres yang Diduga Pukul Massa”

SINJAI, Beritabenua – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Sinjai menyoroti langkah Ketua DPRD Sinjai yang memberikan penghargaan kepada Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar, pasca aksi demonstrasi 1 September 2025.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Sinjai, Supardi, menilai penghargaan tersebut diberikan pada waktu yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

 “Menjaga ketertiban dalam aksi demonstrasi adalah kewajiban kepolisian, jelas bukan prestasi luar biasa yang harus diganjar penghargaan. Apalagi masih ada polemik publik terkait dugaan tindakan represif aparat yang tidak lain adalah oknum Kapolres Sinjai Harry Azhar. Maka, penghargaan ini jelas prematur dan tidak sensitif terhadap situasi yang berkembang,” tegas Supardi. Selasa (23/9/25).

HMI MPO juga menilai kehadiran Bupati Sinjai dalam prosesi pemberian penghargaan semakin memperkuat kesan bahwa pemerintah daerah dan DPRD lebih memilih membangun citra politik bersama aparat, alih-alih menyikapi substansi aspirasi masyarakat.

 “Kami menyesalkan kehadiran Bupati dalam acara itu. Seharusnya kepala daerah menunjukkan keberpihakan pada aspirasi masyarakat, terkait penolakan kenaikan PBB-P2 dan polemik tambang di sinjai bukan sekadar hadir dalam seremoni yang sarat kontroversi dan minim subtansi,” tambah Supardi.

Lebih jauh, HMI MPO mengingatkan bahwa hingga hari ini masih beredar luas video dugaan Kapolres Sinjai memukul massa aksi dengan tongkat pada 1 September lalu. Ironisnya, belum ada klarifikasi resmi dan terbuka dari pihak kepolisian mengenai insiden tersebut.

 “Pemberian penghargaan di tengah kontroversi dugaan pemukulan yang belum diklarifikasi jelas mencederai rasa keadilan. DPRD dan Bupati seharusnya mendorong transparansi, bukan justru memberikan legitimasi simbolis,” tegas Supardi.

HMI MPO Cabang Sinjai menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa penghargaan seharusnya diberikan dengan ukuran objektif, proporsional, dan pada momentum yang tepat. Sementara itu, dugaan tindakan represif harus ditangani secara serius agar ruang demokrasi tetap terlindungi.