SINJAI, Beritabenua–Pemberian penghargaan oleh DPRD Sinjai kepada Polres Sinjai mendapat sorotan tajam dari aktivis.
Mereka menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kondisi riil penegakan hukum di daerah.
"Masih banyak kasus yang mandek, termasuk dugaan korupsi yang tak kunjung dituntaskan. DPRD seharusnya jadi pengawas, bukan justru membungkus persoalan dengan seremoni penghargaan," tegas Musadaq.
Aktivis NGO itu menilai, DPRD berpotensi kehilangan kepercayaan publik bila lebih sibuk memberi pujian ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat.
Dikatakan eks petinggi Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia itu, apresiasi yang diberikan DPRD ke Polres Sinjai sangat berlebihan dan melukai rasa keadilan masyarakat, disaat mahasiswa, civil society dan aktivis sedang berjuang menuntut keadilan, keterbukaan dan kepekaan. justru DPRD memperlihatkan nir-empati kepada publik.
Bahkan, dikatakan Musadaq,perilaku dewan semakin aneh, dan semakin menguatkan asumsi publik bahwa anggota dewan sebagai representasi rakyat tidak peka dengan situasi sosial kekinian ke masyarakat.
"Menurut saya, ketua DPRD salah alamat memberi penghargaan, justru yang perlu diberi penghargaan itu adalah konstituen.
Pemberian penghargaan dengan alasan aksi demo yang aman tidak mendasar dan bernuansa pencitraan. Mestinya rasa aman itu harus dilihat secara komprehensif, bahwa potensi kerawanan jangan hanya dilihat dilapangan, tapi analisa juga bagaimana konten media sosial, yang justru diera digitalisasi ini menjadi ruang efektif menimbulkan berbagai masalah," ungkapnya,Selasa (23/9/2025).
Terpisah, melalui aplikasi WhatsApp, ketua DPRD Sinjai yang dimintai tanggapannya terkait penghargaan tersebut, enggan menanggapi.
Informasi yang dihimpun, selain DPRD, pemerintah Kabupaten Sinjai terlebih dulu memberikan piagam penghargaan kepada Polres Sinjai lantaran berhasil melakukan pengamanan demonstrasi mahasiswa pada 1 September 2025.
.jpeg)
.jpeg)