SINJAI, Beritabenua—Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian di Kantor DPRD Kabupaten Sinjai pada Senin (1/9/2025) menjelang magrib terus menuai sorotan publik. Dugaan brutalitas aparat saat menghalau massa menjadi bukti nyata watak kekuasaan yang dinilai semakin represif terhadap kebebasan berekspresi warga negara.
Kericuhan pecah menjelang magrib ketika massa dari Aliansi BEM UMSI dan UIAD memaksa masuk ke area Kantor DPRD. Aksi saling dorong, lempar, hingga pukulan terjadi, membuat situasi di halaman Kantor DPRD Sinjai, Tanassang, Kelurahan Alehanuae, memanas.
Menanggapi insiden ini, Zulkifli, Advokat PPAMAN Sinjai, mengecam tindakan aparat yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia.
“Brutalitas aparat menjadi bukti konkret bagaimana watak kolonialisme yang dibangun oleh negara melalui alat kekuasaan yang mereka miliki. Padahal, kebijakan mengenai hak asasi manusia yang diratifikasi baik di tingkat internasional maupun nasional menjamin keselamatan setiap warga negara,” tegas Zulkifli.
Ia juga mengingatkan bahwa aparat kepolisian seharusnya menjunjung tinggi pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.
“Prinsip utama kepolisian adalah mengutamakan pendekatan humanisme, bukan kekerasan. Hal ini harus menjadi evaluasi serius bagi institusi kepolisian,” tambahnya.
Massa aksi sebelumnya menyampaikan tujuh tuntutan utama, antara lain:
1. Menolak tunjangan DPR dan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menindas rakyat.
3. Menolak pemotongan anggaran pendidikan dan menuntut evaluasi program MBG.
4. Melakukan reformasi total Kepolisian RI dan DPR.
5. Mengecam tindakan represif yang dilakukan oknum Kepolisian RI.
6. Mencopot Kapolri dari jabatannya.
7. Meminta transparansi penanganan kasus pembunuhan driver ojek online (ojol).
Kondisi terkini di sekitar Kantor DPRD Sinjai telah kondusif. Namun, desakan dari berbagai elemen masyarakat untuk mengusut tindakan represif aparat terus menguat.
