SINJAI, Beritabenua—Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian di Kantor DPRD Kabupaten Sinjai pada Senin (1/9/25) sore semakin memicu kemarahan publik.
Sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar, berada di barisan keamanan, lalu tiba-tiba turun dan memukul massa aksi menggunakan tongkat kayu.
Kejari Sinjai Musnahkan Barang Bukti 48 Perkara, Sabu hingga 839 Butir Trihexyphenidyl
Arrang Saz • 2 hari lalu
Berita Terkini
Jalan Rusak di Wajo Jadi Sorotan, Eks Sekjen DEMA UINAM: Masyarakat Butuh Jalan, Bukan Polemik
Xiao huli • 3 hari lalu
Berita Terkini
Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu menunjukkan situasi ricuh di halaman Kantor DPRD.
Suara teriakan massa dan peringatan aparat terdengar jelas sebelum aksi pemukulan terjadi.
Gubernur Lepas Angkatan Pertama SMA Unggul Garuda, Titip Harumkan Nama Daerah
Xiao huli • 4 hari lalu
Berita Terkini
Dishut Kaltara Tegaskan Pengadaan Motor Operasional KPH Malinau Berjalan Sesuai Ketentuan
Xiao huli • 4 hari lalu
Berita Terkini
Video tersebut pun memicu gelombang kritik dan desakan investigasi dari berbagai elemen masyarakat.
Kericuhan sendiri pecah menjelang magrib ketika massa dari Aliansi BEM UMSI dan UIAD berusaha memaksa masuk ke area Kantor DPRD. Aksi saling dorong, lempar, hingga pemukulan membuat situasi di Tanassang, Kelurahan Alehanuae, memanas dan memicu kepanikan warga sekitar.
Massa aksi sebelumnya menyampaikan tujuh tuntutan utama, antara lain:
1. Menolak tunjangan DPR dan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menindas rakyat.
3. Menolak pemotongan anggaran pendidikan dan menuntut evaluasi program MBG.
4. Melakukan reformasi total Kepolisian RI dan DPR.
5. Mengecam tindakan represif yang dilakukan oknum Kepolisian RI.
6. Mencopot Kapolri dari jabatannya.
7. Meminta transparansi penanganan kasus pembunuhan driver ojek online (ojol).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kapolres Sinjai terkait video viral tersebut.
Namun, tekanan publik untuk mengusut dugaan tindakan represif ini semakin menguat, dengan desakan agar investigasi independen segera dilakukan.





