SINJAI, Beritabenua—Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian di Kantor DPRD Kabupaten Sinjai pada Senin (1/9/25) sore semakin memicu kemarahan publik.
Sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar, berada di barisan keamanan, lalu tiba-tiba turun dan memukul massa aksi menggunakan tongkat kayu.
Bapenda Makassar Perkuat Kolaborasi Antardaerah Tingkatkan Tata Kelola Perpajakan
NURrr Aminn • 2 hari lalu
Berita Terkini
KKN UNHAS Demonstrasikan Pembuatan Alat Tebar Pupuk Sederhana bagi Petani Desa Nipa-Nipa
Arrang Saz • sekitar 7 jam lalu
Berita Terkini
Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu menunjukkan situasi ricuh di halaman Kantor DPRD.
Suara teriakan massa dan peringatan aparat terdengar jelas sebelum aksi pemukulan terjadi.
Bermodal Rekaman CCTV, Tim Resmob Polres Sinjai Ringkus Lima Terduga Pelaku Pelemparan Pos Satpol PP
Arrang Saz • sekitar 8 jam lalu
Berita Terkini
GSMM Kritik Keras Pemerintah Pusat, Sebut Negara Gagal Menjamin Kesejahteraan Rakyat
BeritaBenua.com • 1 hari lalu
Berita Terkini
Video tersebut pun memicu gelombang kritik dan desakan investigasi dari berbagai elemen masyarakat.
Kericuhan sendiri pecah menjelang magrib ketika massa dari Aliansi BEM UMSI dan UIAD berusaha memaksa masuk ke area Kantor DPRD. Aksi saling dorong, lempar, hingga pemukulan membuat situasi di Tanassang, Kelurahan Alehanuae, memanas dan memicu kepanikan warga sekitar.
Massa aksi sebelumnya menyampaikan tujuh tuntutan utama, antara lain:
1. Menolak tunjangan DPR dan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menindas rakyat.
3. Menolak pemotongan anggaran pendidikan dan menuntut evaluasi program MBG.
4. Melakukan reformasi total Kepolisian RI dan DPR.
5. Mengecam tindakan represif yang dilakukan oknum Kepolisian RI.
6. Mencopot Kapolri dari jabatannya.
7. Meminta transparansi penanganan kasus pembunuhan driver ojek online (ojol).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kapolres Sinjai terkait video viral tersebut.
Namun, tekanan publik untuk mengusut dugaan tindakan represif ini semakin menguat, dengan desakan agar investigasi independen segera dilakukan.





