SINJAI, Beritabenua--Pergerakan Mahasiswa Aksi Solidaritas Indonesia (PERMASI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sulawesi Selatan, Rabu 10/9/2025. Dalam aksinya, mahasiswa menilai Kapolres Sinjai gagal menjaga marwah institusi kepolisian lantaran sejumlah persoalan hukum yang dinilai tidak tertangani dengan baik.
Dalam pernyataannya, PERMASI menyoroti tiga isu utama yang dinilai mencerminkan lemahnya kinerja aparat kepolisian di Kabupaten Sinjai. Pertama, tindakan represif terhadap massa aksi yang bahkan disebut melibatkan Kapolres Sinjai secara langsung.
Kedua, mandeknya penanganan dugaan korupsi mesin ceklok ASN Sinjai yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum. Ketiga, maraknya praktik mafia BBM yang merugikan masyarakat kecil namun tak kunjung diberantas.
Atas dasar itu, PERMASI menyampaikan lima tuntutan, yakni:
1. Mendesak Kapolda Sulsel segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres Sinjai apabila terbukti bersalah.
2. Mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi mesin ceklok ASN Sinjai secara transparan, termasuk mengusut dugaan keterlibatan Sekda Sinjai.
3. Mendesak penindakan tegas terhadap praktik mafia BBM yang melibatkan oknum aparat maupun pengusaha.
4. Meminta Mabes Polri turun tangan jika Polda Sulsel dianggap tidak serius menindaklanjuti kasus tersebut.
5. Menuntut Polri menjamin kebebasan berpendapat dan menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Iptu Hardianto yang menyatakan bahwa isu yang diangkat PERMASI sudah jelas dan akan diteruskan ke pihak kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penghitungan jumlah kerugian negara,” ujarnya.
Sementara itu, Korlap aksi, Dem, menegaskan mahasiswa tidak akan berhenti bersuara sebelum penegakan hukum di Sinjai benar-benar ditegakkan.
“Jika aparat penegak hukum terus main mata dengan para pelaku korupsi dan mafia BBM, maka jangan salahkan mahasiswa turun dengan gelombang massa lebih besar,” tegasnya.
Aksi ini, menurut PERMASI, merupakan komitmen mahasiswa untuk tetap berada di garda terdepan dalam mengawal demokrasi serta menuntut penegakan hukum yang adil di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sinjai.
Terkait dugaan pemukulan oleh Kapolres Sinjai, Iptu Hardianto memberikan bantahan.
“Bukan massa aksi yang dipukul, tetapi justru petugas kami sendiri. Jadi informasi itu perlu diluruskan,” jelasnya.
