Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat Sinjai Kecam Brutalitas Aparat, Propam Polda Sulsel Turun ke Sinjai

‎‎SINJAI, Beritabenua—Dugaan tindakan represif Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar, dalam demonstrasi di Gedung DPRD Sinjai, Senin (1/9/2025), terus menuai sorotan. Muh. Mahdi Akif, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Sinjai sekaligus Presiden Mahasiswa UMSi, mengecam keras aksi pemukulan terhadap massa aksi yang tengah menyampaikan aspirasi.

‎“Kapolres Sinjai semestinya mengambil langkah konkret untuk mengayomi massa aksi agar bisa bertemu dengan Ketua DPRD Sinjai. Namun yang terjadi justru bentrokan antara aparat dan massa, dan sangat disayangkan ketika Kapolres Sinjai memukul massa aksi. Ini mencerminkan betapa brutalnya aparat kepolisian di Kabupaten Sinjai,” tegas Akif.

‎Akif juga membantah dalih pembelaan Kapolres bahwa pukulan itu diarahkan ke anggotanya sendiri.

‎“Video yang beredar jelas memperlihatkan pukulan ke arah massa aksi. Beberapa pukulan memang mengenai anggota polisi, tetapi juga mengenai bahu peserta aksi. Dalih Kapolres tidak masuk akal dan sangat sulit diterima,” tambahnya.

‎Kericuhan itu terjadi saat ratusan mahasiswa dan pemuda menuntut penurunan tarif PBB-P2, pencabutan tunjangan DPRD, penghentian kekerasan aparat terhadap demonstran, penangkapan koruptor, dan pendidikan gratis. Aksi ini dikawal ketat oleh 422 personel gabungan dari TNI, Polri, Brimob, Satpol PP, Damkar, Dishub, hingga tenaga kesehatan.

‎Menanggapi polemik ini, Polda Sulsel memastikan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) telah turun langsung ke Sinjai untuk melakukan penyelidikan.‎

‎“Propam sudah berada di Sinjai untuk mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi maupun Kapolres,” tegas Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, Selasa (2/9/2025).

‎Meski membantah adanya pemukulan terhadap massa aksi, Polda Sulsel menjanjikan proses pemeriksaan yang transparan untuk mengungkap fakta di lapangan.

‎‎Insiden ini telah memicu gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, yang mendesak dilakukannya investigasi independen serta pemberian sanksi tegas kepada Kapolres jika terbukti melakukan kekerasan.