SINJAI, Beritabenua--Gelombang kecaman terhadap dugaan tindakan represif Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar terus menguat. Setelah video viral memperlihatkan Kapolres turun langsung dan memukul massa aksi dengan tongkat kayu pada aksi bentrok dikantor DPRD (1/9/2025), kini HMI MPO Cabang Sinjai angkat bicara mengecam keras tindakan brutal tersebut.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Sinjai, Supardi, menegaskan bahwa pemukulan terhadap massa aksi yang sedang menyampaikan aspirasi adalah pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi, hukum, etika profesi kepolisian, dan hak asasi manusia.
Peta Persaingan Ketua KNPI Sinjai Mulai Terbaca, Tiga Kader HMI Maju Bertarung
Arrang Saz • sekitar 7 jam lalu
Berita Terkini
Pentingnya Pemahaman Hukum, HIMAPRODI HPI Gelar Penyuluhan di Sinjai Tengah
Arrang Saz • sekitar 8 jam lalu
Berita Terkini
“Pemukulan ini bukan hanya mencederai semangat demokrasi, tapi juga merupakan pelanggaran HAM yang nyata. Kekerasan terhadap mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan pendapat di muka umum tidak bisa ditolerir,” tegas Supardi.
Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan watak otoriter yang tidak pantas dipertahankan dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Aris Muflih Nahkodai BM-PAN Gowa, Terpilih dalam Musda Serentak Sulsel di Malino
Arrang Saz • 1 hari lalu
Berita Terkini
Perpecahan KNPI Sulsel Berakhir, Kubu Surahman Batara dan Kanita Kahfi Bersatu di Bawah Vonny Ameliani
Arrang Saz • 3 hari lalu
Berita Terkini
HMI MPO juga menegaskan bahwa Kapolres Sinjai telah melanggar UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Berdasarkan hal itu, HMI MPO Cabang Sinjai mendesak:
1. Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Sinjai dari jabatannya.
2. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komnas HAM, dan Propam Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas.
3. Menolak segala bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis mahasiswa dan rakyat yang sah secara konstitusional.
“Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan untuk tindakan premanisme. Jika aparat terus bertindak brutal, maka itu ancaman nyata bagi demokrasi,” tambah Supardi.
Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kebenaran, HMI MPO Cabang Sinjai juga menegaskan tidak akan tinggal diam atas segala bentuk kekerasan terhadap rakyat, terlebih jika dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.
Hingga kini, Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar belum memberikan klarifikasi resmi terkait video viral yang memicu kemarahan publik tersebut.
