MAKASSAR, Beritabenua- Ketimpangan harga kebutuhan pokok di Sulawesi Selatan sepanjang awal 2025 menunjukkan pentingnya kendali pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Senin (5/5/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, fluktuasi harga di sejumlah kabupaten, termasuk Sinjai menunjukkan pola yang perlu mendapat perhatian.
Birokrasi Mandek, HMI Tantang Nyali DPRD Sinjai Panggil Pemda Terkait Sengkarut Mutasi dan Rotasi Jabatan
Arrang Saz • sekitar 23 jam lalu
Berita Terkini
Empat Kali Pasien Ditandu dalam Tiga Tahun Terakhir, Warga Sinjai Barat Tagih Janji Ramah Infrastruktur
Arrang Saz • 1 hari lalu
Berita Terkini
Kepala BPS Sinjai mengatakan, dari Januari hingga Mei pekan pertama, IPH (indeks perubahan harga) di kabupaten tertinggi sempat melonjak tajam hingga 7,76 poin pada minggu keempat Januari.
Pada saat yang sama, kabupaten dengan harga terendah menunjukkan -3,09 pada pekan keempat Februari, bahkan -4,72 pada minggu pertama di bulan itu. Hal ini menunjukkan perbedaan harga yang sangat signifikan antarwilayah.
Viral Anak Ditandu 2 Kilometer di Sinjai Barat, Warga Soroti Akses Jalan dan Layanan Kesehatan
Arrang Saz • 1 hari lalu
Berita Terkini
Hadiri Rakorda Program Bangga Kencana 2026, Kepala DPPKB Makassar Perkuat Komitmen Pembangunan Keluarga Berkualitas
BeritaBenua.com • 3 hari lalu
Berita Terkini
“Data ini menjadi sinyal bahwa distribusi dan pengawasan harga perlu berjalan lebih merata. Masyarakat di beberapa kabupaten, seperti Sinjai mengalami inflasi ringan, namun juga deflasi ekstrem yang mudah-mudahan tidak menandakan lesunya daya beli,” ujar Syamsuddin.
Menurut data, Sinjai sendiri mengalami deflasi cukup dalam hingga -1,83 pada pekan pertama Mei ini, dengan pola penurunan harga yang konsisten sejak Maret. Hal ini menunjukkan kerapuhan pasar lokal dalam menjaga sirkulasi ekonomi.
Kelabilan ini membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola harga pokok secara adil dan merata. Apalagi, lonjakan harga di beberapa daerah seperti awal Maret (7,14 poin) harus dipastikan tidak berdampak buruk kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Koordinasi lintas sektor harus lebih efektif. Pemerintah perlu segera menata ulang sistem distribusi dan intervensi pasar, agar ekonomi masyarakat relatif merata terutama di masyarakat bawah,” tambah Syamsuddin.
Intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga, selayaknya lebih transparan. Mitigasi krisis harga pangan di tingkat lokal perlu diperkuat di tengah tantangan global dan cuaca ekstrem.
